Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019) - Hallo sahabat Rahasia Rumus Pendidikan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019), kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019)
link : Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019)

Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi atau Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS dengan menerbitkan Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/VIII/2019. Surat edaran ini diterbitkan guna memberi klarifikasi terkait Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 perihal Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Adapun yang menjadi dasar diterbitkan Surat Edaran SE BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yaitu sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 perihal Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran SE BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ini yaitu:

a. menjadi anutan bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan mutasi; dan

b. memilih kewenangan derma pertimbangan teknis mutasi danpenetapan keputusan mutasi.

Adapun lsi Surat Edaran Surat Edaran SE BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS yaitu sebagai berikut.

a. Prosedur Mutasi PNS

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan mutasi PNS, sanggup kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mutasi PNS dalam 1 (satu) Provinsi

a) Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK kabupaten/kota instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur memutuskan keputusan mutasi.

b) Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK kabupaten/kota instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur memutuskan keputusan mutasi.

c) Mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam satu provinsi ke provinsi yang bersangkutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur memutuskan keputusan mutasi.

2) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi

a. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)  PPK kabupaten/kota instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memutuskan keputusan mutasi.

b. Mutasi PNS dari kabupaten/kota pada satu provinsi ke provinsi lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memutuskan keputusan mutasi.

c. Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/kota pada provinsi lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK kabupaten/kota instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi instansi asal menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memutuskan keputusan mutasi.

d) Mutasi PNS antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi instansi penerlma menciptakan ajakan mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi instansi asal menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapat pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memutuskan keputusan mutasi.

3) Mutasi PNS dari Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan Mutasi antar Instansi Pusat

a) Mutasi PNS dari provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK Instansi Pusat sebagai instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK Instansi Pusat sebagai instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada Kepala BKN untuk memutuskan keputusan mutasi.

b) Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi/kabupaten/kota instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK Instansi Pusat menyetujui, maka PPK Instansi Pusat menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi/kabupaten/kota instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk memutuskan keputusan mutasi.

c) Mutasi PNS antar Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK Instansi Pusat sebagai instansi akseptor menciptakan ajakan mutasi kepada PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja menunjukkan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK Instansi Pusat sebagai instansi akseptor memberikan ajakan mutasi kepada Kepala BKN untuk memutuskan keputusan mutasi.

b. Pejabat yang Benrwenang

Pejabat yang Berwenang memutuskan keputusan mutasi dan menunjukkan pertimbangan teknis mutasi PNS yaitu sebagai berikut:

1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memutuskan keputusan mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi.

2) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan:

a) Keputusan mutasi PNS antar Instansi Pusat;

b) Keputusan mutasi PNS dari provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat; dan

c) Pertimbangan teknis antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi.

3) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan.

a)  Keputusan mutasi PNS dari Instansi Pusat ke provinsi/kabupaten/kota; dan

b)  Pertimbangan teknis mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

4) Gubernur memutuskan keputusan mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

c. Pertimbangan Teknis dan Keputusan Mutasi

Pertimbangan teknis dan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN paling usang 15 (lima belas) hari kerja semenjak diterimanya ajakan mutasi.

d. Ketentuan Lain-Lain

1) Penyampaian ajakan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam aksara a, dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

2) PNS yang mengikuti dan lulus seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah lain sehabis dilakukan pengangkatan dalam jabatan dan peresmian oleh instansi penerima, untuk selanjutnya keputusan mutasi ditetapkan sesuai kewenangan penetapan mutasi.

3) Ketentuan mutasi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 perihal Tata Cara Pelaksanaan Mutasi secara efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Link download Surat Edaran SE BKN Nomor 3/SE/VIII/2019  (disini)

Baca Juga! Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 (disini)

Demikian informasi terlait Surat Edaran SE BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS. Semoga ada manfaatnya. 

= Baca Juga =

Demikianlah Artikel Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019)

Sekianlah artikel Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Juknis Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pns Menurut Surat Edaran Bkn Nomor 3/Se/Viii/2019 (Peraturan Bkn Nomor 5 Tahun 2019) dengan alamat link https://rahasiarumuspendidikan.blogspot.com/2018/06/juknis-tata-cara-pelaksanaan-mutasi-pns.html

Share this post