Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Thursday, May 3, 2018
Edit
Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian - Hallo sahabat Rahasia Rumus Pendidikan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel Kewarganegaraan, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
link : Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Anda sekarang membaca artikel Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian dengan alamat link https://rahasiarumuspendidikan.blogspot.com/2018/05/hakikat-derma-serta-penegakan-aturan-di.html
Judul : Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
link : Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Hakikat Perlindungan Serta Penegakan Hukum Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian. Konsekuensi dari di menetapkan nya negara kia sebagai Negara aturan ialah dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi aturan itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di Negara kita dibentuklah forum peradilan.
Lembaga merupakan sarana bagi semua rakyat pencari keadilan untuk mendapat perlakuan yang semestinya di depan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, kiprah kita sebagai warga Negara ialah menampilkan sikap nyata terhadap proses pemberian dan penegakan aturan di Negara kita.
1. Definisi dan Konsep Perlindungan serta Penegakan Hukum
Apa bergotong-royong pemberian aturan itu ? Menurut Andi Hamzah sebagaimana di kutip oleh Soemardi dalam artikel nya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum (2007), pemberian aturan dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun forum pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesua dengan hak-hak asasi yang ada.
Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi aturan itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain aturan menawarkan pemberian kepada insan dalam memenuhi banyak sekali macam kepentingan nya, dengan syarat insan juga harus melindungi kepentingan orang lain.
Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikel nya yang berjudul Tinjauan Umum wacana Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan pemberian aturan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian aturan untuk memberi pemberian kepada warga nya supaya hak-hak nya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan sanggup dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, suatu pemberian sanggup di katakan sebagai pemberian aturan apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya pemberian dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
d. Adanya hukuman eksekusi bagi pihak yang melanggar nya.
Ada hakikatnya setiap orang berhak mendapat pemberian dari hukum. Oleh alasannya itu, terdapat banyak macam pemberian hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam pemberian hukum, terdapat beberapa diantara nya yang cukup terkenal dan telah bersahabat di pendengaran kalian, menyerupai pemberian aturan terhadap konsumen. Perlindungan aturan terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan Konsumen yang pengaturannya meliputi segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.
Selain itu, terdapat juga pemberian aturan yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai HaKI meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri pengaturan HaKI tersebut telah di tuangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, menyerupai Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 19 Tahun 2002 wacana Hak Cipta, UURI Nomor 15 Tahun 2001 wacana Merek, UURI Nomor 14 tahun 2001 wacana Paten, UURI Nomor 29 Tahun 2000 wacana Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.
Tersangka sebagai pihak yang di duga telah melaksanakan perbuatan aturan juga mempunyai hak atas pemberian hukum. Perlindungan aturan terhadap tersangka diberikan berkaitan hak-hak tersangka yang harus di penuhi supaya sesuai dengan mekanisme investigasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hukum sanggup secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain pemberian aturan sanggup terwujud apabila proses penegakan aturan di laksanakan. Proses penegakan aturan merupakan salah satu upaya untuk menyebabkan aturan sebagai pedoman dalam setiap sikap masyarakat maupun pegawapemerintah atau forum penegak hukum.
Dengan kata lain penegakan aturan merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan aturan dalam banyak sekali macam bidang kehidupan. Penegakan aturan merupakan syarat terwujud nya pemberian hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila aturan yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun pegawapemerintah penegak hukum.
Misalnya pemberian aturan konsumen akan terwujud, apabila undang-undang pemberian konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, kondusif dan tentram apabila norma-norna berlaku di lingkungan tersebut di laksanakan.
2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Apa yang kalian rasakan apabila saat ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kalian rasakan apabila orang renta tidak menegur anaknya yang melaksanakan kesalahan meskipun kesalahan yang fatal?
Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga Negara yang baik kalian akan mencicipi ketidaknyamanan, ketidakadilan bahkan ketertiban pula tidak akan didapatkan. Itu semua sanggup dihindari apabila pemberian dan penegakan aturan dilaksanakan.
Hakikat Perlindungan Serta Penegakan Hukum Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
a. Tegaknya supremasi hukum
Supremasi aturan bermakna bahwa aturan mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan insan dalam banyak sekali macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga Negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada aturan yang berlaku. Tegaknya supremasi aturan tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun pegawapemerintah penegak hukum.
b. Tegaknya keadilan
Tujuan utama aturan ialah mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara. Setiap warga Negara sanggup menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan di tegakkan.
c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
Kehidupan yang diwarnai suasana yang tenang merupakan cita-cita setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.
Keberhasilan proses pemberian dan penegakan aturan tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya aturan yang berlaku, akan tetapi berdasarkan Soerjono Soekanto di dalam buku nya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2012 sangat bergantung pada hal – hal berikut, diantaranya:
a). Hukumnya, maksudnya ialah undang–undang yang dibuat
1. dihentikan bertentangan dengan ideologi negara,
2. Undang – undang yang dibuat haruslah berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang – undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara,
3. Undang – undang yang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang – undnag tersebut diberlakukan.
b).Penegak hukum,
Yaitu pihak – pihak yang secara pribadi terlibat dalam bidang penegakan hukum. Para penegak aturan harus menjalankan kiprah dan wewnangnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing – masing yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oelh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
c). Masyarakat,
Yaitu masyarakat lingkungan (subjek hukum) dimana aturan tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, serta mentaati aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya aturan bagi kehidupan masyarakat.
d). Sarana atau akomodasi yang mendukung penegakan hukum,
Sarana atau akomodasi tersebut meliputi tenaga insan yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan akomodasi yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
e). Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa insan di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan meliputi nilai – nilai yang mendasari aturan yang berlaku, nilai – nilai mana yang merupakan konsepsi – konsepsi ajaib apa yang dianggap jelek sehingga dihindari.
Nah, hal-hal menyerupai diatas lah yang semakin memperkuat keyakinan bahwa proses pemberian dan penegakan aturan merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Hakikat Perlindungan Serta Penegakan Hukum Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Lembaga merupakan sarana bagi semua rakyat pencari keadilan untuk mendapat perlakuan yang semestinya di depan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, kiprah kita sebagai warga Negara ialah menampilkan sikap nyata terhadap proses pemberian dan penegakan aturan di Negara kita.
Baca juga Definisi Ideologi, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dan Fungsi Ideologi Menurut Para Ahli* Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum
1. Definisi dan Konsep Perlindungan serta Penegakan Hukum
Apa bergotong-royong pemberian aturan itu ? Menurut Andi Hamzah sebagaimana di kutip oleh Soemardi dalam artikel nya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum (2007), pemberian aturan dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun forum pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesua dengan hak-hak asasi yang ada.
Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi aturan itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain aturan menawarkan pemberian kepada insan dalam memenuhi banyak sekali macam kepentingan nya, dengan syarat insan juga harus melindungi kepentingan orang lain.
Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikel nya yang berjudul Tinjauan Umum wacana Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan pemberian aturan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian aturan untuk memberi pemberian kepada warga nya supaya hak-hak nya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan sanggup dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, suatu pemberian sanggup di katakan sebagai pemberian aturan apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya pemberian dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
d. Adanya hukuman eksekusi bagi pihak yang melanggar nya.
Ada hakikatnya setiap orang berhak mendapat pemberian dari hukum. Oleh alasannya itu, terdapat banyak macam pemberian hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam pemberian hukum, terdapat beberapa diantara nya yang cukup terkenal dan telah bersahabat di pendengaran kalian, menyerupai pemberian aturan terhadap konsumen. Perlindungan aturan terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan Konsumen yang pengaturannya meliputi segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.
Selain itu, terdapat juga pemberian aturan yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai HaKI meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri pengaturan HaKI tersebut telah di tuangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, menyerupai Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 19 Tahun 2002 wacana Hak Cipta, UURI Nomor 15 Tahun 2001 wacana Merek, UURI Nomor 14 tahun 2001 wacana Paten, UURI Nomor 29 Tahun 2000 wacana Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.
Tersangka sebagai pihak yang di duga telah melaksanakan perbuatan aturan juga mempunyai hak atas pemberian hukum. Perlindungan aturan terhadap tersangka diberikan berkaitan hak-hak tersangka yang harus di penuhi supaya sesuai dengan mekanisme investigasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hukum sanggup secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain pemberian aturan sanggup terwujud apabila proses penegakan aturan di laksanakan. Proses penegakan aturan merupakan salah satu upaya untuk menyebabkan aturan sebagai pedoman dalam setiap sikap masyarakat maupun pegawapemerintah atau forum penegak hukum.
Dengan kata lain penegakan aturan merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan aturan dalam banyak sekali macam bidang kehidupan. Penegakan aturan merupakan syarat terwujud nya pemberian hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila aturan yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun pegawapemerintah penegak hukum.
Misalnya pemberian aturan konsumen akan terwujud, apabila undang-undang pemberian konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, kondusif dan tentram apabila norma-norna berlaku di lingkungan tersebut di laksanakan.
2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Apa yang kalian rasakan apabila saat ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang kalian rasakan apabila orang renta tidak menegur anaknya yang melaksanakan kesalahan meskipun kesalahan yang fatal?
Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga Negara yang baik kalian akan mencicipi ketidaknyamanan, ketidakadilan bahkan ketertiban pula tidak akan didapatkan. Itu semua sanggup dihindari apabila pemberian dan penegakan aturan dilaksanakan.
Baca juga Definisi Pancasila Dan Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraSebagai Negara aturan Indonesia wajib melaksanakan proses pemberian dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari banyak sekali macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan aturan lainnya. Selain itu Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan aturan sangat penting dilakukan alasannya sanggup mewujudkan hal-hal berikut ini :
Hakikat Perlindungan Serta Penegakan Hukum Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
a. Tegaknya supremasi hukum
Supremasi aturan bermakna bahwa aturan mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan insan dalam banyak sekali macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga Negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada aturan yang berlaku. Tegaknya supremasi aturan tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun pegawapemerintah penegak hukum.
b. Tegaknya keadilan
Tujuan utama aturan ialah mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara. Setiap warga Negara sanggup menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan di tegakkan.
c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
Kehidupan yang diwarnai suasana yang tenang merupakan cita-cita setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.
Keberhasilan proses pemberian dan penegakan aturan tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya aturan yang berlaku, akan tetapi berdasarkan Soerjono Soekanto di dalam buku nya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2012 sangat bergantung pada hal – hal berikut, diantaranya:
a). Hukumnya, maksudnya ialah undang–undang yang dibuat
1. dihentikan bertentangan dengan ideologi negara,
2. Undang – undang yang dibuat haruslah berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang – undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara,
3. Undang – undang yang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang – undnag tersebut diberlakukan.
b).Penegak hukum,
Yaitu pihak – pihak yang secara pribadi terlibat dalam bidang penegakan hukum. Para penegak aturan harus menjalankan kiprah dan wewnangnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing – masing yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oelh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
c). Masyarakat,
Yaitu masyarakat lingkungan (subjek hukum) dimana aturan tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, serta mentaati aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya aturan bagi kehidupan masyarakat.
d). Sarana atau akomodasi yang mendukung penegakan hukum,
Sarana atau akomodasi tersebut meliputi tenaga insan yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan akomodasi yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
e). Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa insan di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan meliputi nilai – nilai yang mendasari aturan yang berlaku, nilai – nilai mana yang merupakan konsepsi – konsepsi ajaib apa yang dianggap jelek sehingga dihindari.
Nah, hal-hal menyerupai diatas lah yang semakin memperkuat keyakinan bahwa proses pemberian dan penegakan aturan merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Hakikat Perlindungan Serta Penegakan Hukum Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Demikianlah Artikel Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian
Sekianlah artikel Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Hakikat Derma Serta Penegakan Aturan Di Dalam Menyiram Indahnya Keadilan Dan Kedamaian dengan alamat link https://rahasiarumuspendidikan.blogspot.com/2018/05/hakikat-derma-serta-penegakan-aturan-di.html