Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli) - Hallo sahabat Rahasia Rumus Pendidikan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli), kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel IPS, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli)
link : Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli)

Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli)

Implementasi Kebijakan Publik- Halo sahabat (MB) dimanapun kalian berada, pada pembahasan dibawah ini akan di uraikan mengenai definisi implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan, teori implementasi kebijakan dan konsep implementasi kebijakan berdasarkan beberapa para ahli. Dan berikut penjelasannya.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003:82) Implementasi kebijakan sanggup dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:

1. Who is involved in policy implementation

Yang berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan 

2. The nature of the administrative process

Yang berarti hakekat dari proses administrasi 

3. Compliance with policy content

Yang berarti kepatuhan kepada kebijakan 

4. Impact

Yang berarti imbas dan dampak dari implementasi kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) arti implementasi kebijakan yaitu pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun sanggup pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan direktur yang penting atau tubuh peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau target yang ingin di capai dengan banyak sekali cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau target kebijakan

2. Adanya acara atau kegiatan pencapaian tujuan

3. Adanya hasil kegiatan 

Dalam beberapa pendapat diatas, sanggup disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu acara atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melakukan acara serta memutuskan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada karenanya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau target kebijakan itu sendiri.

Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat banyak sekali hambatan-hambatan yang sanggup menghambat. Gow dan Morss (dalam pasolong, 2007:59) mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan

2. Kelemahan institusi

3. Ketidakmampuan sumber daya insan (SDM) dibidang teknis dan administrative

4. Kekurangan dalam sumbangan teknis

5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi

6. Pengaturan waktu (timing)

7. System info kurang mendukung

8. Perbedaan acara tujuan dan actor

9. Dukungan yang berksinambungan

Semua kendala sanggup dengan gampang dibedakan atas kendala dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam sanggup dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang dipakai menyerupai sumber daya manusia, system dan mekanisme yang harus dipakai sedangkan kendala dari luar sanggup dibedakan atas semua kekuatan yang kuat pribadi ataupun tidak pribadi kepada proses implementasi itu sendiri menyerupai :

a. Peraturan atau kebijakan pemerintah

b. Kelompok sasaran

c. Kecenderungan ekonomi

d. Kecendrungan politik

e. Kondisi sosial budaya dan sebagainya. 

Sedangkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan berdasarkan Weimer dan Vining (dalam pasolong, 2007:59), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut :

1. Logika yang dipakai oleh suatu kebijakan

Maksudnya yaitu hingga berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan

2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan

Maksudnya yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif

3. Ketersediaan sumber daya insan yang mempunyai kemampuan, akad untuk mengelola pelaksanaanya.

Menurut M. Irfan Islami (2003:102) beberapa kebijakan bersifat self-executing artinya dengan dirumuskan kebijakan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan implementasikan. Contohnya yaitu :

a. Kebijakan suatu Negara yang mengakui secara formal kemerdekaan Negara baru

b. Pergantian atau perubahan lambang Negara, lagu Negara, bendera Negara

Sementara itu berdasarkan Edward (dalam Winarno, 2002:125) implementasi kebijakan yaitu tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak sempurna atau tidak mengurangi masalah yang merupakan target kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jikalau kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

Imlementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu acara kebijakan harus di implementasikan biar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Wiliam. N. Dun (2000:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan penilaian sebab dari tahapan penyusunan acara hingga penilaian kebijakan (policy evaluation) sudah harus dilakukan analisis.

Ungkapkan Dunn yang populer yaitu lebih baik dari pada perumusan masalah keliru tetapi pelaksanaanya benar. Hal ini memberi arti penting kesinambungan tahapan kebijakan, termasuk implementasi yang sempurna bagi pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan sehingga persoalan-persoalan yang terdapat pada masyarakat mendapat solusi yang sempurna melalui implementasi. Demikian pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Publik yang membahas wacana Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli.

Daftar Pustaka

* Teori Anderson yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Fadilah Putra pada tahun 2003

* Teori Mazmanian dan Sabatier yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Wahab pada tahun 2001

* Teori Van Meter dan Van Horn yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Agostino pada tahun 2003

* Teori Gow dan Morss yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Pasolong pada tahun 2007

* Teori Weimer dan Vining yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Pasolong pada tahun 2007

* Teori pada buku yang di terbitkan oleh M. Irfan Islami pada tahun 2003

* Teori Edward yang di kutip pada buku yang di terbitkan oleh Winarno pada tahun 2002

* Wiliam N. Dunn. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

Demikianlah Artikel Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli)

Sekianlah artikel Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Berdasarkan Para Ahli) dengan alamat link https://rahasiarumuspendidikan.blogspot.com/2017/11/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html

Share this post